Sabtu, 11 Agustus 2012

Modul Ujian Calon Advokat Indonesia


MODUL – 1
PENDALAMAN MATERI
 TRY OUT CALON PROFESI ADVOKAT
MATERI PENDALAMAN : PERAN, FUNGSI DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI ADVOKAT DAN KODE                                              ETIK ADVOKAT INDONESIA.

PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI ADVOKAT
1.       Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dengan suatu persyaratan atas dasar ketentuan undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan dengan sebutan.....
a.       Pengacara
b.      Advokat
c.       Penasihat Hukum
d.      Pembela
2.       Ketentuan mengenai Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor......
a.       Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002
b.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003
c.       Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002
d.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
3.       Pengangkatan seorang Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dilakukan oleh....
a.       Mahkamah Agung
b.      Departemen Hukum dan HAM
c.       Kejaksaan Agung
d.      Organisasi Advokat
4.       Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari pemberi  jasa hukum tersebut diatas dikenal dengan sebutan ....
a.       Justisiabellen
b.      Pencari Keadilan
c.       Klien
d.      Pasien
5.       Semua nama organisasi Advokat yang ada di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, bernaung dibawah induk organisasi yang bernama.....
a.       PERADI
b.      IKADIN
c.       PERADIN
d.      KADIN
6.       Dibawah ini adalah beberapa organisasi profesi Advokat yang terhimpun dalam PERADI, kecuali....
a.       Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
b.      Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
c.       Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
d.      Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)
7.       Peran dan fungsi advokat ditingkat penyidikan menurut KUHAP bersifat.....
a.       Pasif
b.      Aktif namun terbatas
c.       Terbatas dengan syarat
d.      Luas dan bebas
8.       Organisasi profesi advokat yang terhimpun dalam PERADI saat ini berjumlah....
a.       6 Organisasi Advokat
b.      7 Organisasi Advokat
c.       8 Organisasi Advokat
d.      9 Organisasi Advokat
9.       Undang – Undang Advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada organisasi advokat, antara lain kewenangan untuk....
a.       Mengadakan ujian bagi calon Advokat
b.      Melakukan pengangkatan Advokat
c.       Memberikan Pendidikan Hukum
d.      Membela Kepentingan Hukum Klien.
10.   Tugas seorang Advokat adalah memberi jasa hukum, antara lain meliputi hal-hal dibawah ini, kecuali....
a.       Memberikan Konsultasi Hukum
b.      Memberikan Bantuan Hukum
c.       Memberikan Pendidikan Hukum
d.      Membela Kepentingan Hukum Klien
11.   Sebutan tugas Advokat di Pengadilan dalam perkara pidana....
a.       Mendampingi dan mewakili klien
b.      Mewakili klien
c.       Mendampingi klien
d.      Ikut-ikutan
12.   Induk Organisasi Advokat yang dibentuk oleh delapan organisasi profesi advokat untuk memenuhi syarat undang-undang advokat adalah....
a.       FKAI
b.      PERADI
c.       PERADIN
d.      PUSBADHI
13.   Wilayah hukum kerja praktek seorang advokat berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 adalah...
a.       Semua wilayah hukum pengadilan diseluruh Indonesia
b.      Terbatas pada wilayah hukum pengadilan tinggi setempat
c.       Terbatas pada wilayah hukum pengadilan negeri setempat
d.      Advokat sendiri bisa bebas memilih wilayah tertentu suatu pengadilan tinggi/pengadilan negeri.
14.   Sebelum lahirnya organisasi advokat yang dibentuk oleh delapan organisasi, maka delapan organisasi tersebut bersama-sama melakukan kegiatan verifikasi/herregistrasi advokat dengan menggunakan nama....
a.       IPHI (Ikatan Pengacara Hukum Indonesia)
b.      AAI (Asosiasi Advokat Indonesia)
c.       FKAI (Forum Komunikasi Advokat Indonesia)
d.      KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia)
15.   Istilah PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia dapat dilihat...
a.       Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
b.      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
c.       Deklarasi Advokat Indonesia, Jakarta 21 Desember 2004
d.      Jawaban A, B, salah
16.   Eksistensi seorang advokat setelah keluarnya undang-undang nomor 18 tahun 2003 sudah diakui statusnya sebagai.....
a.       Institusi Hukum
b.      Kuasa Hukum
c.       Penegak Hukumum
d.      Pendekar Hukum
17.   Organisasi advokat manakah yang tidak turut menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002 namun tunduk secara mutatis mutandis menurut Pasal 33 UU No.18 tahun 2003 adalah...
a.       Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia
b.      Serikat Pengacara Indonesia
c.       Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
d.      Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
18.   Beberapa pasal dari undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan telah mendapat keputusan, pasal-pasal tersebut adalah...
a.       Pasal 12 tentang pengawasan dan Pasal 31 tentang ketentuan pidana
b.      Pasal 12 tentang pengawasan dan Pasal 23 tentang Advokat Asing
c.       Pasal 32 tentang ketentuan peralihan
d.      Jawaban b dan c adalah benar.
19.   Pengertian advokat sebagaimana disebut dalam undang-undang no.18 tahun 2003 tentang Advokat adalah....
a.       Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
b.      Orang yang telah diangkat oleh organisasi advokat yang bertugas memberi meberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarikan ketentuan undang-undang
c.       Orang yang berprofesi memberi pelayanan hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
d.      Jawaban a, b dan c adalah benar
20.   Berdarakan undang-undang nomor 18 tahun 2003, pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap jabatan sebagai....
a.       Pimpinan Dewan Kehormatan
b.      Pimpinan Partai Politik
c.       Pimpinan DPR/MPR
d.      Pimpinan Organisasi Terlarang
21.   Secara nasional cikal bakal organisasi advokat di Indonesia baru muncul di awal terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) di Jakarta bersamaan dilakukan seminar hukum nasional tepatnya pada tanggal....
a.       14 Maret 1963
b.      14 Maret 1964
c.       14 April 1963
d.      14 April 1964
22.   Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara....
a.       Paling lama 5 tahun
b.      Paling lama 7 tahun
c.       3 tahun
d.      2 tahun
23.   Dalam Undang-Undang Advokat diatur mengenai hak immunitas Advokat, yaitu....
a.       Hak Advokat untuk memperoleh informasi atau data dari instansi pemerintah guna kepentingan suatu perkara
b.      Hak advokat untuk menolak suatu perkara jika diayakini tidak ada dasar hukumnya
c.       Hak advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan
d.      Jawaban a dan b benar.
24.   Surat-surat apa yang harus dibawa oleh advokat dalam persidangan pengadilan, agar advokat tersebut dapat mendampingi atau mewakili kliennya di persidangan....
a.       Kartu Tanda Penduduk
b.      Ijasah Sarjana Hukum
c.       Kartu Izin praktek Advokat dari PERADI
d.      SKCK
25.   Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat yang menjadi pejabar negara, maka advokat tersebut harus....
a.       Mengundurkan diri dari profesi advokat
b.      Tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut
c.       Tetap melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut
d.      Diberhentikan dari profesi advokat
KODE ETIK PROFESI ADVOKAT
26.   Profesi advokat adalah profesi terhormat dan mejadi salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dikenal dengan istilah apakah “profesi terhormat” tersebut.....
a.       Honour Profession
b.      Officium Juris
c.       Officioum Nobile
d.      Respected Profession
27.   Besarnya honorarium advokat yang diterima dari kliennya ditentukan berdasarkan.......
a.       Jumlah yang ditetapkan oleh advokat dengan mempertimbangkan unsur senioritas dan popuaritas advokat
b.      Kemampuan klien
c.       Kesepakatan advokat dengan klien
d.      Jenis perkara yang ia tangani dan kebutuhan dalam menangani perkara itu.
28.   Bagaimanakah status hukum kode etik yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 setelah lahirnya UU Advokat....
a.       Tidak berlaku karena terdapat kode etik yang baru setelah lahirnya UU advokat
b.      Berkekuatan hukum secara mutatis mutandis berdasarkan pasal 33 UU Advokat
c.       Wajib disempurnakan sesuai dengan pasal 33 UU Advokat
d.      Hanya mengikat bagi advokat yang diangkat sebelum lahirnya UU Advokat
29.   Pasal 16 UU Advokat Jo.Pasal 7 huruf g kode etik mengatur ketentuan tentang hak immunitas bagi seorang advokat dalam lingkup....
a.       Pidana
b.      Perdata
c.       Perdata dan pidana
d.      Tata usaha negara
30.   Profesi  advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan....
a.       Polisi
b.      Pemerintah
c.       Jaksa  dan hakim
d.      Semua benar
31.   Kode etik advokat ditetapkan di jakarta pada tanggal....
a.       23 Mei 2003
b.      23 Juni 2002
c.       23 Mei 2002
d.      23 Mei 2001
32.   Surat Koresponden yang diberi tanda “sans prejudice” maksudnya dalah...
a.       Surat tersebut dibuat tanpa adanya prasangka
b.      Surat tersebut bersifat rahasia
c.       Surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan
d.      Surat tersebut harus ditunjukkan kepada hakim yang memeriksa perkara
33.   Bagaimana hubungan advokat dengan teman sejawatnya di dalam menjalankan profesinya di masyarakat....
a.       Advokat harus adu argumentasi sesama advokat biar terlihat hebat
b.      Advokat harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesinya dengan dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai sesama profesi.
c.       Advokat harus mampu bersaing, tidak perlu memikirkan teman sejawatnya
d.      Teman sejawat advokat adalah rival bisnis, sehingga tidak perlu kita pikirkan.
34.   Bolehkah seorang advokat menolak calon kliennya...
a.       Boleh, dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya.
b.      Tidak boleh, karena agama atau partai calon kliennya, lain dari yang dimiliki oleh advokat tersebut
c.       Tidak boleh karena advokat adalah sebagai pemegang profesi bebas
d.      Boleh, karena ada klien berarti ada rezeki.
35.   Jika  seorang advokat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, maka....
a.       Advokat tersebut hanya dapat menjalankan profesinya di luar sidang
b.      Advokat tersebut hanya dapat memberikan konsultasi hukum
c.       Advokat tersebut masih dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau di luar sidang
d.      Advokat tersebut tidak dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau di luar sidang
36.   Sifat  bantuan hukum yang diberikan advokat pada teman sejawatnya yang sedang didakwa dalam perkara pidana adalah...
a.       Wajib atas permintaan advokat yang didakwa itu atau jika ditunjuk oleh organisasi profesi
b.      Boleh kalau advokat yang didakwa bisa
37.   Berdasarkan kode etik advokat, apakah mantan hakim dibenarkan untuk beralih profesi menjadi advokat...
a.       Tidak dapat dibenarkan karena advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri
b.      Tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan conflict of interest atau pertentangan kepentingan
c.       Dapat, karena sama halnya dengan advokat, hakim juga berkedudukan sebagai penegak hukum
d.      Dapat, namun dalam jangka waktu 3 tahun ia tidak dapat menangani perkara ditanganinya di pengadilan tempatnya terakhir bekerja.
38.   Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka sidang dugaan pelanggaran kode etik....
a.       Dihentikan sampai pengadu bisa menghadirkan teradu
b.      Dihentikan dan dipanggil untuk ketiga kalinya
c.       Diteruskan tanpa kehadiran teradu
d.      Diteruskan dengan acara memutuskan pengaduan tidak dapat diteruskan
39.   Sanksi atas pelanggaran kode etik advokat Indonesia berupa...
a.       Teguran, peringatan keras atau pemecatan keanggotaan dari organisasi profesi
b.      Peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
c.       Teguran, skorsing atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
d.      Teguran lisan, teguran tertulis, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi.
40.   Dalam sidang pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik advokat, baik pengadu maupun pihak yang teradu...
a.       Harus hadir secara pribadi, namun jika dikehendaki dapat diwakili oleh penasehat hukum
b.      Harus hadir secara pribadi dan jika dikehendaki dapat didampingi oleh penasehat
c.       Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada advokat
d.      Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada orang lain
41.   Seorang advokat dapat diberhentikan dari profesinya sebagai advokat berdasarkan keputusan...
a.       Keputusan Ketua pengadilan tinggi setempat berdasarkan pertimbangan organisasi advokat
b.      Keputusan ketua Mahkamah Agung
c.       Keputusan organisasi advokat
d.      Keputusan ketua pengadilan tinggi
42.   Dalam surat kuasa sering menyebut “hak retensi”, apa itu hak retensi....
a.       Hak advokat untuk menuntut upah
b.      Hak menangani perkara-perkara kecil
c.       Hak menahan surat-surat asli/penting
d.      Hak menahan surat kuasa
43.   Keputusan Majelis Dewan Kehormatan cabang/daerah mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang advokat adalah bersifat...
a.       Final dan tidak adapat diajukan upaya banding
b.      Belum final dan dapat diajukan upaya banding
c.       Mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka
d.      Mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diberitahukan kepada para pihak
44.   Siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat...
a.       Teman sejawat
b.      Mahkamah Konstitusi
c.       Mahkamah Agung
d.      Dewan Kehormatan Advokat
45.   Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelanggaran kode etika yang dilakukan seorang advokat adalah bersifat....
a.       Final dan tidak adapat diajukan upaya banding
b.      Belum final dan dapat diajukan upaya banding
c.       Mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka
d.      Mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diberitahukan kepada para pihak
46.   Apa yang dilakukan oleh seorang advokat terlebih dahulu jika menerima berkas perkara dari kliennya....
a.       Menyiapkan surat kuasa untuk segera ditandatangani
b.      Meminta klien untuk membayar uang untuk menangani perkaranya
c.       Langsung mempelajari berkas perkaranya
d.      Menanyakan apakah berkas perkaranya pernah dikuasakan kepada kuasa hukum atau orang lain
47.   Kenapa advokat tidak dibenarkan menghubungi secara langsung saksi dari pihak lawan....
a.       Karena advokat adalah profesi terhormat (officium nobile)
b.      Karena setiap advokat bebas mengatur setiap saksi
c.       Karena melanggar kode etik advokat indonesia
d.      Karena saksi dapat menentukan kalah atau menangnya perkara
48.   Bolehkan seorang advokat mencari publisitas bagi dirinya di media massa...
a.       Boleh, asalkan menggunakan uangnya sendiri
b.      Boleh, asalkan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum
c.       Boleh, agar masyarakat umum mengetahui bahwa kita seorang advokat
d.      Tidak boleh, karena akan merugikan advokat yang lain
49.   Meliputi siapa saja klien advokat itu...
a.       Orang perorangan
b.      Badan Hukum
c.       Lembaga lain yang memerlukan jasa advokat
d.      Ketiga pernyataan (a, b, c) adalah benar
50.   Advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003, tunduk kepada...
a.       Kode etik advokat indonesia
b.      Kode etik advokat negara asalnya
c.       Kode etik advokat indonesia dan peraturan perundang-undangan
d.      Kode etik advokat negara asalnya dan peraturan perundang-undangan
MODUL – 2
PENDALAMAN MATERI
TRY OUT CALON PROFESI ADVOKAT
MATERI PENDALAMAN : HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PERDATA
HUKUM ACARA PIDANA
1.       Salah satu hak terdakwa dalam hukum acara pidana adalah mengajukan eksepsi, yang diajukan terhadap.....
a.       Surat dakwaan jaksa kabur
b.      Surat tuntutan jaksa
c.       Berita acara pemeriksaan di kepolisian
d.      Replik jaksa
2.       Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan oleh...
a.       Jaksa penuntut umum
b.      Majelis hakim
c.       Jaksa agung
d.      terdakwa
3.       Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan, dalam pasal berapa hal ini diatur dalam kuhap.....
a.       Pasal 20 KUHAP
b.      Pasal 69 KUHAP
c.       Pasal 197 KUHAP
d.      Pasal 244 KUHAP
4.       Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan materil. Apabila syarat formil tidak dipenuhi maka surat dakwaan tersebut...
a.       Batal demi hukum
b.      Dapat dibatalkan
c.       Batal saja
d.      Harus diperbaiki oleh penuntut umum
5.       Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum berisi/memuat....
a.       Tempat tindak pidana dilakukan
b.      Waktu tindak pidana dilakukan
c.       Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan
d.      Jawaban a, b dan c benar
6.       Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan mengenai hal...
a.       Yang dilihat sendiri oleh terdakwa
b.      Yang dialami sendiri oleh saksi
c.       Yang didengar sendiri oleh terdakwa
d.      Yang diketahui sendiri oleh penyidik
7.       Undang-undang yang mengatur hukum acara pidana adalah...
a.       UU No.18 Tahun 1981
b.      UU No.15 Tahun 1991
c.       UU No. 8 tahun 1981
d.      UU No.5 Tahun 1985
8.       Yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan, kecuali...
a.       Tidak akan menghilangkan barang bukti
b.      Tidak akan melarikan diri
c.       Tidak akan mengulangi lagi tindak pidana
d.      Atas permintaan keluarga terdakwa
9.       KUHAP menetapkan beberapa jenis penahanan, kecuali....
a.       Penahanan rumah tahanan negara
b.      Penahanan penjara
c.       Penahanan kota
d.      Penahanan rumah
10.   Penyidik dapat menahan tersangka tanpa perpanjangan paling lama....
a.       20 hari
b.      30 hari
c.       60 hari
d.      90 hari
11.   Berapa lama waktu diperlukan bagi penyidik, untuk menentukan sikap apakah seorang tersangka yang ditangkap, akan diteruskan dengan penahanan atau tidak....
a.       2 hari
b.      1 hari
c.       1 minggu
d.      2 minggu
12.   Peran penasehat hukum, mendampingi pada pemeriksaan penyidikan adalah.....
a.       Ikut menentukan jalannya pemeriksaan
b.      Bekerjasama dengan penyidik
c.       Melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan
d.      Memberikan jawaban kepada penyidik
13.   Penyidik telah selesai menyidik suatu perkara, selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada...
a.       Pengadilan negeri
b.      Tersangka
c.       Kejaksaan/penuntut umum
d.      Menunggu keputusan pengadilan
14.   Berkas perkara yang dipelajari/diteliti oleh penuntut umum, ternyata belum lengkap, untuk itu tindakan penuntut umum....
a.       Melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri untuk disidangkan
b.      Membuat surat dakwaan
c.       Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk
d.      Menyidangkan perkara tersebut ke pengadilan negeri
15.   Berapa lama proses pemeriksaan pra peradilan, sampai dengan dijatuhkan putusan oleh hakim.....
a.       3 hari
b.      7 hari
c.       1 minggu
d.      10 hari
16.   Sebagai pengganti visum et repertum dalam kasus pidana, majelis hakim dapat juga mendengarkan keterangan yang diperoleh dari.....
a.       Saksi a de charge
b.      Saksi mahkota
c.       Bukti-bukti tertulis yang dimiliki korban
d.      Saksi ahli
17.   Permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, apabila...
a.       Diajukan lewat waktu 14 hari setelah putusan diterima
b.      Tidak diajukan memori/risalah kasasi
c.       Dikirim langsung tanpa melalui pengadilan tingkat pertama
d.      Semua pernyataan (a, b dan c) benar
18.   Menurut KUHAP, proses persidangan setelah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum adalah...
a.       Pledoii
b.      Tuntutan
c.       Eksepsi
d.      Pemeriksaan terdakwa
19.   Dalam hal seorang terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana, tetapi terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab (idiot, sakit jiwa) maka putusan/vonis yang sesuai adalah...
a.       Pembelaan
b.      Pelepasan
c.       Kurungan
d.      denda
20.   pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana tersebut....
a.       laporan
b.      kesaksian
c.       pengaduan
d.      pengakuan
21.   umumnya penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan, namun penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, yaitu dalam hal.....
a.       terdapat bukti permulaan yang cukup
b.      jika tersangka tidak mau bekerja sama dengan penyidik
c.       tersangka tertangkap tangan
d.      terdapat upaya tersangka untukmenghilangkan barang bukti
22.   dibawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, kecuali....
a.       tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri
b.      tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti
c.       tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun
d.      tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana
23.   jaksa penuntut umum dapat mengajukan saksi yang memberatkan, saksi ini disebut sebagai saksi....
a.       saksi a charge
b.      saksi a de charge
c.       saksi testimoniumde auditu
d.      saksi mahkota
24.   yang dimaksud dengan istilah tertangkap tangan (opheerterdaad) menurut KUHAP adalah...
a.       tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan kejahatan
b.      tertangkapnya seseorang beberapa saat sesudah ia melakukan kejahatan
c.       jawaban a dan b benar
d.      jawaban a dan b salah
25.   yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah...
a.       berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
b.      Berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan terdakwa tersebut menurut hakim ternyata bukan termasuk sebagai perbuatan pidana.
c.       Jawaban a dan b benar
d.      Jawaban a dan b salah
HUKUM ACARA PERDATA
26.   Gugatan pada dasarnya diajukan pada pengadilan negeri di tempat tinggalnya tergugat, gugatan terhadap benda tak bergerak diajukan pada.....
a.       Pengadilan negeri tempat tinggal penggugat
b.      Pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih
c.       Pengadila negeri dimana benda bergerak itu berada/terletak
d.      Pengadilan negeri yang berwenang.
27.   Gugatan dinyatakan gugur apabila....
a.       Para pihak tidak hadir
b.      Tergugat tidak hadir
c.       Penggugat tidak hadir
d.      Penggugat dan tergugat tidak hadir
28.   Gugatan diputus verstek apabila...
a.       Penggugat tidak hadir
b.      Para pihak tidak hadir
c.       Tergugat tidak hadir
d.      Pihak-pihak hadir
29.   Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak disebut....
a.       Intervensi
b.      Voeging
c.       Tussenkomst
d.      Vridjwaring
30.   Upaya hukum terhadap putusan verstek disebut...
a.       Banding
b.      Kasasi
c.       Verzet
d.      Peninjauan kembali
31.   Didalam pemeriksaan perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yang artinya....
a.       Kebenaran mutlak
b.      Kebenaran relatif
c.       Kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti formil
d.      Kebenaran semu
32.   Eksepsi adalah bantahan...
a.       Terhadap pokok perkara
b.      Terhadap gugatan yang tidak menyangkut pokok perkara
c.       Bantahan terhadap putusan
d.      Bantahan terhadap penetapan
33.   Teori yang mengajarkan bahwa fundamentum petendi harus pula menjelaskan/menyebutkan peristiwa konkret yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan adalah....
a.       Substantierings theorie
b.      Individualserings theorie
c.       Subjectiefrechtelijke theorie
d.      Objectiefrechtelijke theorie
34.   Eksepsi kewenangan mengadili diajukan bersama-sama dengan....
a.       Pokok perkara
b.      Jawaban
c.       Pembuktian
d.      Gugatan
35.   Gugatan akan ditolak oleh hakim jika gugatan dalam keadaan....
a.       Kabur
b.      Kurang pihak
c.       Tidak berdasarkan hukum
d.      Telah lewat waktu
36.   Putusan insidentiil adalah....
a.       Putusan akhir
b.      Putusan yang mendahului putusan akhir
c.       Putusan pokok perkara
d.      Putusan deklatoir
37.   Agenda acara pada hari sidang pertama dalam hukum acara perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu...
a.       Hakim mewajibkan para pihak agar menempuh mediasi
b.      Hakim menjelaskan prosedur mediasi
c.       Hakim menunda sidang untuk proses mediasi
d.      Jawaban a, b dan c benar
38.   Kapan gugatan rekonvensi itu harus diajukan....
a.       Pada saat mengajukan jawaban
b.      sesudah mengajukan jawaban
c.       sebelum putusan pokok perkara
d.      jawaban a, b dan c adalah benar
39.   KUHPerdata mengatur hubungan hukum antara...
a.       Privat-privat
b.      Privat-publik
c.       Publik-publik
d.      Notaris -jaksa
40.   Menurut hukum acara perdata, tergugat adalah...
a.       Orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggaran terhada hak orang lain atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.
b.      Orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain
c.       Orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang saja.
d.      Semua jawaban salah
41.   Hukum acara perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan, dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh....
a.       Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, asalkan tergugat belum menyampaikan jawaban
b.      Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, meskipun tergugat telah menyampaikan jawaban
c.       Dilakukan oleh penguggat atas persetujuan tergugat, meskipun tergugat belum menyampaikan jawaban
d.      Dapat dilakukan oleh penggugat atau tergugat, meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan
42.   Eksespsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan disebut.....
a.       Eksepsi kewenangan absolut
b.      Eksepsi dilatoir
c.       Eksepsi kompetensi relatif
d.      Eksepsi peremptoir
43.   Sita revindicaoir (revindicatoir beslag) dapat dimintakan terhadap....
a.       Barang tidak bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat
b.      Barang tidak bergerak milik penggugat yang dikuasi oleh tergugat
c.       Barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat
d.      Barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat.
44.   Dalam ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingan tersebut adalah...
a.       Perlawanan
b.      Gugatan
c.       Derden verzet
d.      verzet
45.   apabila hakim memutus perkara perdata dan ternyata di dapati bahwa surat kuasa penggugat tidak sempurna, maka putusan perkara seperti ini dapat ....
a.       ditolak
b.      diterima
c.       tidak dapat diterima
d.      ketiganya salah
46.   untuk mewakili klien beracara di pengadilan disyaratkan menggunakan surat kuasa yang bersifat....
a.       umum dan khusus
b.      umum
c.       khusus
d.      semua benar
47.   secara umum, pasal 118 Hir menentukan asas “actor sequitor forum rei” yang maksudnya adalah....
a.       gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal tergugat
b.      gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal penggugat
c.       gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal saksi dan barang bukti
d.      gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal penggugat dan turut tergugat.
48.   Unsur-unsur surat gugatan adalah....
a.       Identitas para pihak, fundamentum petendi, dan petitum
b.      Identitas para pihak, gugatan dan tuntutan
c.       Urarian tentang gugatan dan tuntutan
d.      uraian lengkap posita dan petitum
49.   sita jaminan (conservatoir beslag) dapat dimintakan terhadap....
a.       barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat
b.      barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik penggugat yang dikuasai tergugat
c.       barang bergerak milik penggugat yang dikuasai tergugat
d.      barang tidak bergerak milik penggugat yang dikuasai tergugat.
50.   Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata dapat diajukan berdasarkan alasan....
a.       Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan
b.      Melanggar hukum yang berlaku
c.       Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan
d.      Semua benar.

MODUL – 3
PENDALAMAN MATERI
TRY OUT CALON PROFESI ADVOKAT
MATERI PENDALAMAN : HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA, HUKUM ACARA PERADILAN                                               AGAMA DAN HUKUM ACARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA
1.       Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa....
a.       UU No.5 Tahun 1960 direvisi dengan UU No.8 Tahun 2004
b.      UU No.5 Tahun 1986 direvisi dengan UU No.9 Tahun 2004
c.       UU No.5 Tahun 1988 direvisi dngan UU No.9 Tahun 2004
d.      UU No.15 Tahun 1986 direvisi dengan UU No.9 Tahun 2004
2.       Pada hakekatnya PTUN berkedudukan di....
a.       Diibukota Kabupaten dan Propinsi
b.      Diibukota Kabupaten dan Pemerintah Kota
c.       Diibukota Propinsi dan Pemerintahan
d.      Semuanya benar
3.       Tenggang waktu bagi pencari keadilan untuk dapat mengajukan gugatan atas Keputusan TUN di Peradilan TUN...
a.       40 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui
b.      30 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui
c.       60 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui
d.      90 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui
4.       Apa yang dipersiapkan pada saat anda melakukan gugatan di Peradilan TUN...
a.       Gugatan sedapat mungkin disertai Surat Keputusan TUN yang disengketakan
b.      Gugatan tidak dapat dikuasakan oleh seorang Advokat
c.       Gugatan tidak perlu ditandatangani
d.      Semua pihak yang terlibat harus digugat sebagaimana gugatan melalui peradilan umum.
5.       Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai istilah berikut ini, kecuali...
a.       Dismissal Process
b.      Perlawanan
c.       Verstek
d.      Putusan Pendahuluan/Sela
6.       Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim berwenang untuk...
a.       Mengajukan pertanyaan pada saksi ahli
b.      Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat
c.       Memanggil saksi ahli
d.      Meminta Penggugat melengkapi alat bukti
7.       Yang merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara dibawah ini adalah...
a.       Keputusan Komisi Pemilihan Umum
b.      Keputusan yang bersifat umum
c.       Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata
d.      Keputusan Pemberhentian pegawai negeri sipil
8.       Didalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas “Presumption Justae Causa”, yang artinya adalah....
a.       Prinsip praduga tak bersalah
b.      Keputusan Tergugat haruslah dianggap salah sampai ada putusan pengadilan yang syah.
c.       Keputusan Tergugat haruslah dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang syah.
d.      Gugatan penggugat haruslah dianggap benar sampai dengan adanya putusan yang syah.
9.       Berikut ini adalah alasan untuk mengajukan Gugatan terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara....
a.       Keputusan Pejabat TUN tidak sesuai dengan kehendak penggugat
b.      Keputusan Pejabat TUN bersifat umum
c.       Keputusan Pejabat TUN didasarkan atas bukti dan pertimbangan yang cukup
d.      Keputusan Pejabat TUN bertentangan dengan asas-asas umu pemerintahan yang baik
10.   Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah....
a.       Penetapan tertulis yag dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara
b.      Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
c.       Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan/pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual dan kongkrit.
d.      Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan/pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum, bersifat final, individual  dan kongkrit.
11.   Siapakah subjek sengketa dalam hukum acara tata usaha negara....
a.       Orang pribadi/badan hukum perdata melawan pejabat tata usaha negara dalam keadaan yang tidak seimbang
b.      Orang pribadi melawan orang pribadi dalam posis yang seimbang
c.       Badan hukum perdata melawan orang pribadi
d.      Badan hukum perdata melawan pemerintah
12.   Alat bukti dalam tata usaha negara, yaitu....
a.       Surat/tulisan, saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim
b.      Surat/tulisan, ahli,saksi dan pengakuan para pihak
c.       Surat/tulisan, saksi ahli, keterangan para pihak dan keterangan saksi dan pengetahuan hakim
d.      Surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim
13.   Berdasarkan pasal 67 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986, maka dalam hal apakah Ketua PTUN dapat mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat....
a.       Terdapat perubahan peraturan
b.      Terdapat keadaan yang mendesak
c.       Terdapat pergantian pejabat TUN
d.      Terdapat gugatan intervensi
14.   Apakah nama proses acara yang memberi kewenangan sepihak bagi Ketua PTUN untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima....
a.       Pemeriksaan persiapan
b.      Niet Onvanklijke Verklaard
c.       Dismissal Process
d.      Plaats onderzoek
15.   Dalam  pemeriksaan persiapan jika hakim menganggap gugatan penggugat kurang lengkap dan kurang jelas maka berapa hari Penggugat diberi waktu untuk memperbaiki gugatannya tersebut....
a.       20 hari
b.      60 hari
c.       30 hari
d.      90 hari
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
16.   Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka dalam perceraian, panggilan dilakukan....
a.       Lewat bupati tempat tinggal penggugat
b.      Lewat bupati tempat tinggal tergugat
c.       Menempelkan gugatan/permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan mengumumkannya satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain
d.      Semuanya benar
17.   Suatu perkawinan dapat putus disebabkan karena....
a.       Kematian
b.      Perceraian
c.       Atas putusan Pengadilan
d.      Semuanya benar
18.   Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang...
a.       UU No. 7 Tahun 1989 juncto 8 Tahun 2006
b.      UU No.7 Tahun 1989 juncto 3 Tahun 2006
c.       UU No. 2 Tahun 1989 juncto 3 tahun 2006
d.      UU No.5 Tahun 1986 juncto 5 Tahun 2004
19.   Dibawah ini adalah bidang-bidang sengketa orang beragama Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Kecuali....
a.       Perkawinan dan perceraian
b.      Kewarisan, wasiat dan hibah
c.       Waqaf dan shadaqah
d.      Baitul maal, zakat dan infaq
20.   Dalam putusan permohonan talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, maka tenggang waktu yang diberikan kepada pemohon untuk mengikrarkan talaknya adalah....bulan
a.       Tiga
b.      Satu
c.       Enam
d.      Dua belas
21.   Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya apabila....
a.       Diucapkan ikrar talaknya oleh si suami dihadapan dua orang saksi
b.      Sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
c.       Apabila amar putusan Pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan hak dari salah satu pihak yang berpekara
d.      Apabila disaksikan dan disetujui oleh wali hakim
22.   Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama.....hari
a.       Seratus dua puluh
b.      Seratus dua puluh lima
c.       Seratus tiga puluh
d.      Seratus tiga puluh lima
23.   Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada....
a.       Pihak penggugat
b.      Pihak yang kalah
c.       Pihak tergugat
d.      Pihak penggugat dan tergugat
24.   Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikan yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang disebut.....
a.       Khuluk
b.      Talak bain kubraa
c.       Taklik talak
d.      Mut’ah
25.   Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama yaitu perkara....
a.       Cerai talak
b.      Cerai gugat
c.       Itsbat nikah
d.      rujuk
26.   itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan...
a.       adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b.      hilangnya akta nikah
c.       adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d.      jawaban a,b dan c adalah benar.
27.   jika upaya perdamaian terhadap pasangan suami isteri tidak tercapai, maka perceraian hanya dapat dilakukan di....
a.       dikantor KUA setempat
b.      didepan penghulu
c.       didepan sidang pengadilan agama
d.      didepan kedua orang tua
28.   berikut ini yang tidak merupakan alasan perceraian adalah....
a.       salah satu pihak zina
b.      salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut
c.       salah satu pihak melakukan kekejaman
d.      salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap
29.   yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamaya disebut...
a.       li’an
b.      khuluk
c.       talak ba’in kubraa
d.      talak sunny
30.   peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penetapan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama haruslah dimulai dengan...
a.       Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
b.      Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
c.       Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Demi Keadila Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
d.      Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Tuhan diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
HUKUM ACARA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
31.   Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan hukum formil dari undang-undang....
a.       UU No.12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta
b.      UU No.22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan
c.       Uu No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
d.      UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja
32.   Sebelum pengadilan hubungan industrial terbentuk, instansi manakah yang berwenang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial....
a.       Pengadilan negeri
b.      Pengadilan tata usaha negara
c.       Arbitrase
d.      P4D/P4P
33.   Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau peraturan terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama disebut perselisihan....
a.       Kepentingan
b.      Hak
c.       PHK
d.      Antar serikat pekerja atau serikat buruh
34.   Setelah pengadilan hubungan industrial telah terbentuk, terhadap perselisihan hubungan industrial atau PHK yang diselesaikan P4P atau lembaga lain yang setingkat dan belum putus, maka yang berwenang menyelesaikan adalah pengadilan....
a.       P4P
b.      Pengadilan tata usaha negara
c.       Pengadilan hubungan industrial
d.      Mahkamah agung
35.   Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak disebut perselisihan....
a.       Kepentingan
b.      PHK
c.       Hak
d.      Antar serikat pekerja atau serikat buruh
36.   Pengadilan hubungan industrial sebagai hukum formil, saat ini diatur dalam undang-undang...
a.       UU No.13 tahun 2003
b.      UU No.18 tahun 2003
c.       UU No.2 tahun 2004
d.      UU No.32 tahun 2004
37.   Apa istilahnya perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaika perselisihan hubungan industrial....
a.       Bipartit
b.      Musyawarah mufakat
c.       Tripartit
d.      Musyawarah
38.   Beberapa lama waktu yang diperlukan untuk berunding sebagai pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial...
a.       10 hari
b.      20 hari
c.       30 hari
d.      60 hari
39.   Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah disebut....
a.       Konsiliasi
b.      Mediasi
c.       Arbitrase
d.      Advokasi
40.   Perselisihan hubungan industrial meliputi hal berikut ini, kecuali....
a.       Perselisihan hak
b.      Perselisihan kepentingan
c.       Perselisihan pemutusan hubungan kerja
d.      Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dari beberapa perusahaan
41.   Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, adalah pengertian dari....
a.       Perselisihan perburuhan
b.      Perselisihan hubungan industrial
c.       Perselisihan ketenagakerjaan
d.      Perselisihan mitra bisnis
42.   Terhitung sejak diterimanya/diberitahukannya Keputusan PHK, maka berapa lamakah tenggang waktu yang dibolehkan bagi buruh untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial....
a.       14 hari
b.      1 tahun
c.       3 tahun
d.      90 hari
43.   Dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berpekara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya....
a.       Dibawah Rp.100 juta
b.      Dibawah Rp. 150 juta
c.       Diatas Rp.200 juta
d.      Dibawah Rp.300 juta
44.   Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial....
a.       Menolak gugatan penggugat
b.      Menerima gugatan penggugat
c.       Wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat
d.      Tidak wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat
45.   Tenggang waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pengadilan hubungan industrial adalah....
a.       50 hari sejak sidang pertama
b.      30 hari sejak sidang pertama
c.       50 hari sejak sidang pertama, bila belum selesai dapat diperpanjang  tidak lebih dari 14 hari
d.      30 hari sejak sidang pertama, bila belum selesai dapat diperpanjang tidak lebih dari 14 hari.

MODUL – 4
PENDALAMAN MATERI
 TRY OUT CALON PROFESI ADVOKAT
MATERI PENDALAMAN : HUKUM ACARA PERDATA (ESSAY)
RINGKASAN KASUS POSISI:
PT. BANK BOLA DUNIA sebagai bank yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.7 tanggal 06 Nopember 1999, yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, SH dengan Pengesahan Menteri Kehakiman No.C-212.859.HT.01.01 Tahun 2001, yag diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1800, berkantor  Pusat di Jakarta Jl. Sudirman No.66. pada tanggal 1 Februari 2004, Ali Selaku Direktur Utama PT. Bank Bola Dunia melalui Akte Perjanjian Utang kepada John HAHA dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT.Manca Negara yang mempunyai Kantor Cabang di Surabaya, Yogyakarta dan Medan serta berkantor Pusat di Jakarta Jl. Sabang No.123, berupa pinjaman uang Rp.120.000.000.000 (seratus dua puluh milyar rupiah), dengan jangka waktu pengembalian uang selama 2 (dua) tahun.
Dalam perjanjian hutang piutang tanggal 1 Februari 2004, PT.Manca Negara telah menyerahkan jamninan, berupa:
1.       Sebidang tanah dan bangunannya, dikenal terletak di Jl. Lalu Lalang No.99, Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 31 seluas 1.000 m2.
2.       Sebidang tanah dan bangunannya, dikenal terletak di Jl. Panjang No.111, Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 999 seluas 5.000 m2.
Sesuai dengan Akte Perjanjian Hutang Piutang Nomor 100, PT. Manca Negara, harus mengembalikan pinjamannya kepada PT. Bank Bola Dunia, dengan cara mengangsur RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) perbulan.
Walaupun PT.Manca Negara telah berhasil mencicil jumlah hutangnya dalam waktu satu tepatnya tanggal 1 Februari 2005 sebanyak Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Namun pada kenyataannya pada tanggal 1 Februari 2006 PT.Manca Negara, telah lalai melaksanakan kewajiban membayar kepada PT.Bank Bola Dunia berupa sisa hutangnya Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Segala upaya yang patut menurut hukum telah dicoba oleh PT.Bank Bola Dunia untuk menagih sisa hutang PT.Manca Negara, namun tetap buntu. Oleh karena itu PT.Bank Bola Dunia bermaksud untuk menggugat PT. Manca Negara ke Pengadilan Negeri dan selanjutnya menunjuk Advokat Baba dan Lingling yang mempunyai Reputasi baik selama ini di Jakarta.
Pertanyaan:
1.       Buatlah Surat Kuasa Khusus dari PT.Bank Bola Dunia kepada Advokat Baba, yang beralamat kantor di Jakarta Jl. Bcang No.13?
2.       Buatlah Surat Gugatan ringkas berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima Advokat Baba dari PT.Bank Bola Dunia ke Pengadilan?

*Selamat Mengerjakan*